BAB I
PENGERTIAN
HUKUM DAN EKONOMI
1.1.
Pengertian Hukum
Hukum
adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat
terkontrol, hukum merupakan aspek yang paling penting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian
hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak
mendapatkan pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum
adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakan dan menyediakan sangsi bagi yang melanggarnya. Ada beberapa pengertian hukum menurut
para ahli, yaitu sebagai berikut :
Menurut
Plato (dalam Allan Bloom, 1991) Hukum adalah sistem peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
Menurut Vant Kant (dalam Kusumadi Poedjosewojo,2004) hukum adalah serumpun peraturan yang
bersifat memaksa dan diadakan untuk mengatur serta melindungi kepentingan orang
dalam masyarakat.
Menurut M.H. Tirtaamidjata (dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perniagaan,1956) hukum adalah semua aturan atau
norma yang harus dituruti dalam tingkah laku dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu serta membahayakan diri sendiri atau
harta, seperti orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.
Menurut E.Utrecht (dalam Kusumadi Poedjosewojo, 2004) hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib
dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat
yang bersangkutan.
Menurut Prof.Mr.E.K.Meyer (dalam Buku De Algemene Begrippen Van Het Burgerlijk Recht,1948) hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat.
Menurut S.M. Amir (dalam
buku Bertamasya Ke alam Hukum, 1954) hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan
yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
1.2. Pengertian Ekonomi
Kata ekonomi berasal dari bahasa
Yunani,yaitu οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos)
berarti “peraturan,aturan,hukum”. Jadi pengertian ekonomi pada
dasarnya adalah ilmu yang mengatur rumah tangga. Dari penggabungan kedua kata tersebut, juga dapat
diartikan menunjukkan sebuah kondisi yang merujuk pada pengertian tentang
aktivitas manusia. Terutama pada usaha agar mampu mengolah sumber daya di
lingkungan sekitarnya. Ekonomi juga dikategorikan sebagai Ilmu Sosial, karena
terkait dengan masalah manusia yang menjadi pokok bahasan dalam kajian ilmu
sosial (Alferd W. Stonier, 1984).
Ada beberapa pengertian Ekonomi menurut
para ahli, yaitu :
Menurut Adam Smith (dalam Alferd
W. Stonier,1984) Ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab
adanya kekayaan negara.
Menurut Abraham Maslow (dalam Nopirin,2008) Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang
mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui segala
sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip teori tertentu dalam suatu
sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.
Menurut Paul A. Samuelson (dalam Alferd
W. Stonier,1984) Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan
kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan
mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
BAB II
KETERKAITAN HUKUM DAN EKONOMI
Berbicara mengenai
ekonomi, maka secara tidak langsung akan berkaitan dengan bisnis. Dalam lingkungan bisnis,
terdapat berbagai faktor yang menunjang untuk kelangsungan bisnis, diantaranya
adalah faktor ekonomi, faktor manajemen, faktor politik, dan yang paling utama
adalah faktor hukum. Menurut Kansil (1989) hukum menjadi sangat penting dalam
bisnis karena dalam mendirikan suatu usaha harus berdasarkan hukum yang berlaku
agar tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan, sebagai contoh yaitu dapat
kita ketahui bahwa kondisi ekonomi di
Indonesia sekarang tidak stabil dan terus menurun, maka pemerintah akan
mengharapkan investor asing agar mau datang dan berinvestasi di Indonesia.
Karena maksud hukum disini yaitu dalam hal keamanan.
Ekonomi juga merupakan
wadah organisasi masyarakat yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat
dan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, ekonomi memiliki
pengaruh sendiri terhadap hukum. Pengaruh ini dalam bentuk
pertimbangan-pertimbangan untung-rugi yang berpengaruh pada kerja hukum. Karena
tidak semua orang patuh terhadap hukum. Masyarakat pun bisa mentaati hukum
karena tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Sebaliknya,
jika tidak melihat keuntungan ekonomis, maka akan menderita rugi dan tidak
mentaati hukum yang ada. Sebagai contoh, dalam pembangunan ekonomi di
Indonesia tidaklah merata, di karenakan tidak dijiwai aspek kemanusiaan dan
aspek yang menyeluruh. Terbukti bahwa hasil postif dari perkembangan yang pesat
ini hanya berarti untuk para pelaku ekonomi berskala besar atau disebut
golongan atas. Sedangkan golongan bawah, mereka justru dirugikan karena tidak
dapat menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi.
Andi Fariana (2008) menjelaskan bahwa ada 2 model dalam strategi pembangunan ekonomi, yaitu model
ekonomi berencana dan model ekonomi pasar. Model ekonomi berencana, menekankan
tujuan dan menyandarkan kekuatan pada hukum, maka akan dilihat sebagai suatu
transformasi dari kegiatan ekonomi. Negara sebagai pendukung utama dalam
rencana. Disini hukum sebagai penterjemah tujuan ke bentuk norma-norma dan
sebagai acuan yang dicita-citakan. Sedangkan ekonomi pasar tidak digerakkan
dari pusat kekuasaan, akan tetapi ke mekanisme pasar, seperti permintaan dan
penawaran.
Dalam hal ini hukum dipandang sebagai ramalan,
pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha. Dan juga
sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai jaminan pelindung agar
merasa aman dalam
bertransaksi.
Selain
itu, Arus Akbar Silondae dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Bisnis (2011) mengatakan bahwa Perekonomian suatu negara dapat berjalan dengan baik salah
satunya adalah dikarenakan hukum ekonomi yang baik pula. Negara yang
menjunjung tinggi penegakan hukum ekonomi dijalankan atas dasar hukum yang adil
dan baik maka perekonomian Negara tersebut akan berjalan dengan lancar. Begitu
pun di Indonesia juga akan tercipta perekonomian negara yang baik jika adanya
sistem hukum yang baik, adil, dan transparan. Oleh karena itu menurut
saya pada saat ini dapat dikatakan tidak ada lagi kegiatan ekonomi yang tidak
berkaitan dengan hukum dan sebaliknya tidak ada lagi kegiatan hukum yang tidak
beraspek ekonomi.
BAB III
PERISTIWA HUKUM DAN EKONOMI
3.1. Hukum Dalam Perusahaan
Dalam kehidupan sehari-hari kita
selalu mendengar istilah perusahaan baik dari televisi maupun radio, atau
saat kita membaca surat kabar, majalah bisnis dan tabloid. Menurut UU No.8 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 1, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan
atau laba bersih,baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan
usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Menurut Kansil (1989) hukum dalam Perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan
bentuk usaha. Hukum Perusahaan
merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD ditambah
dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan.
Sumber hukum perusahaan yaitu setiap
pihak yang menciptakan kaidah-kaidah mengenai hukum perusahaan,
antara lain yaitu Badan legislatif (UU), Pihak yang mengadakan perjanjian untuk membuat kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat sendiri yang biasa menciptakan kopensi dalam bidang usaha.
Berikut ini adalah contoh peristiwa
hukum dan ekonomi dalam perusahaan yang saya kutip dari media online Hukumonline.com edisi 1 maret 2013 tentang Kasus Telkomsel dan Batavia Air. :
PT Telekomunikasi Selular Tbk (Telkomsel), mempunyai aset senilai Rp52,723
triliun tak membuat perusahaan ini lolos dari pailit di Pengadilan Niaga
lantaran mempunyai hutang sekitar Rp5,3 miliar. Hutang itu berawal dari purchasing
order (PO)voucher isi ulang pulsa. Hubungan bisnis
keduanya tak berlanjut. PT Prima Jaya Informatika (PJI) menuding Telkomsel tak
membayar utang, dan memohonkan pailit perusahaan plat merah itu. Kepailitan
Telkomsel akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada 21 November tahun lalu. Majelis kasasi menyebut pembuktian
utang Telkomsel, seperti amanat Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, tidaklah
sederhana. Tetapi kasus ini menimbulkan pertanyaan bagaimana nasib jutaan
konsumen Telkomsel.
Nasib konsumen
kembali menjadi teka-teki ketika memasuki tahun 2013, Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat kembali mempailitkan PT Metro Batavia, perusahaan pengelola
maskapai penerbangan Batavia Air. Majelis mengabulkan permohonan perusahaan asal Amerika Serikat,International Lease Finance
Corporation (ILFC), karena
debitor tak mampu membayar sewa pesawat, biaya cadangan mesin, dan bunga. Total
utangnya mencapai AS$4,6 juta. Di persidangan, Batavia mengakui utang tersebut.
Merujuk Pasal 164 HIR, pengakuan adalah bukti sempurna. Itu pula sebabnya,
majelis tak ragu mengetok palu pailit terhadap Batavia Air.
3.2. Hukum Dalam Negara RI
Siti Soetami (2001) mengatakan bahwa hukum dalam
negara Indonesia merupakan hukum yang berdasarkan pada pancasila. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 secara tegas telah disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar
atas hukum atau rechstaat”.
Kansil (1989) menjelaskan bahwa sumber hukum terdiri atas sumber hukum
tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional Negara Republik
Indonesia adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945,
yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh Rakyat Indonesia, dan Batang tubuh UUD 1945. Adapun tata urutan perundangan
adalah sebagai berikut : UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.
Telah kita ketahui bahwa hukum di Indonesia tergolong
masih lemah, dan sejak jaman Orde Baru institusi penegak hukum adalah institusi
yang tak tersentuh oleh hukum itu sendiri. Hampir tidak pernah terdengar ada
aparat penegak hukum yang dipenjara karena tindakan pidana. Selalu ada cara
untuk melindungi aparatnya dari jeratan hukum, terlebih lagi jika kasus
tersebut melibatkan petinggi di institusi tersebut.
Sejak reformasi bergulir,
harapan ada kesetaraan hukum untuk semua rakyat tak mulus terwujud. Faktanya
hukum di Indonesia selalu berpihak pada orang yang mempunyai kekuasaan atau
orang yang mempunyai uang. Dan salah satu peristiwa hukum dan ekonomi dalam
Negara RI adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Susno Duaji, kasus ini kembali membuktikan lemahnya
penegakan hukum di Indonesia. Sejak masih aktif sebagai anggota Polri dan
menjabat sebagai Kabareskrim Polri, Susno Duaji sudah memunculkan
kontroversi ‘cicak vs buaya’ yang menyiratkan bahwa intstitusi Polri adalah
lembaga yang ‘untouchable’ di negara ini. Sebetulnya kasus cicak vs buaya
bukanlah isu baru, namun hanyalah penegasan secara gamblang dari fenomena yang
selama ini sudah terjadi namun tak kasat mata. Proses sulitnya eksekusi Susno Duaji ini adalah bukti
lemahnya hukum di Indonesia. Lemah dari sisi administrasi karena tidak
profesionalnya aparat di lembaga penegak hukum dan lemah dari sisi penegakan
hukum karena rendahnya integritas dan moral aparat penegak hukumnya (Media
online Hukum.Kompasiana.com edisi 24
April 2013).
3.3. Hukum Di Negara Lain
Menurut
Kusumadi Poedjosewojo (2004) ada berbagai jenis sistem hukum yang
berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain
sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon.
Sistem Hukum Eropa Kontinental
Sistem hukum ini berkembang di negara-negara
Eropa daratan yang sering disebut sebagai”Civil Law”. Prinsip utama yang
menjadi dasar sistem hukum Eropa Kotinental itu ialah “hukum memperoleh
kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk
undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau
komplikasi tertentu“.
Kelebihan dari Sistem Hukum Eropa Kontinental yaitu : Sistem
hukumnya tertulis dan terkodifikasi, Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa
Komtinental itu adalah “hukum
memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam
peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistemik
di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.", Sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang.
Undang-undang ini dibentuk oleh kekuasaan legislatif yang disahkan eksekutif.
Sehingga, ada kerja sama yang baik antar pemegang kekuasaan dalampembentukan
undang-undang, Adanya penggolongan sistem hukum Eropa Kontinental dalam
2 bidang, yaitu hukum privat dan hukum publik, Adanya pembuatan undang-undang
baru yang menyesuaikan perkembangan masyarakat.
Sistem
Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang
didasarkan pada keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem
hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat
pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman.
Sistem hukum Anglo-Saxon diterapkan di Irlandia,
Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali ProvinsiQuebec)
dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem
hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo Saxon
campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar
sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.
Kelebihan Sistem Hukum Anglo-Saxon yaitu Sistem hukum Anglo
Saxon, penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat di negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman, Sumber-sumber
hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan,serta
peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara,
walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu
berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan, Kepastian hukum
lebih dihargai lagi bila dilihat dari sistem pelaksanaan peradilan di
negara-negara Anglo Saxon yaitu sistem Juri, Hakim memiliki
peran yang sangat besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat.
Karena hakim memiliki wewnang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan
hukum yang berlaku, Jika ada suatu
putusan yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim
dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan
akal sehat (common sense) sehingga putusan yang ada benar-benar sesuai
kenyataan dan menyesuaikan perkembangan masyarakat.
Contoh kasus hukum
yang berada di negara lain berkaitan dengan negara Indonesia yaitu mengenai masalah TKI di Malaysia. Masalah
TKI di Malaysia memang tidak akan ada habisnya. Dari tahun ke tahun selalu saja
ada permasalahan antara TKI dengan pemerintah Malaysia maupun dengan pemerintah
Indonesia sendiri. Cepatnya proses peradilan tentang kasus
penganiayaan yang dialami oleh TKI di Malaysia baru-baru ini menjadi topik
panas di berbagai media. Baik media massa, media elektronik dan media sosial
lainnya di internet. Lihat saja kasus Nirmala Bonat yang
memakan waktu lebih 8 tahun tanpa ujung ceritanya. Dan bagaimana pula dengan
kasus pemerkosaan 3 anggota aparat kepolisian Malaysia (PDRM) terhadap salah satu wanita Indonesia di Pulai Pinang 9 november yang lalu, namun mendapat
penangguhan penahanan dengan membayar 25 ribu Ringgit Malaysia setiap tertuduh.
Dan proses peradilannya akan di tangguhkan pada tanggal 25-26 Februari 2013
(Media Online hukum.kompasiana.com edisi
20 Februari 2013).
BAB IV
ANALISIS
Walaupun pendapat para ahli
mengenai pengertian hukum dan ekonomi berbeda-beda, tetapi saya dapat
meganalisis bahwa secara garis besar pendapat mereka adalah sama. Jadi, dari
beberapa pendapat para ahli tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa hukum adalah
suatu sistem aturan atau norma yang mengatur tata tertib dalam suatu
masyarakat, yang bertujuan
mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban
terpelihara. Sedangkan, Ekonomi adalah sebuah
ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhannya hidupnya seperti
produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.
Hukum dan ekonomi
memiliki suatu keterkaitan karena seperti yang saya jelaskan dalam bab
sebelumnya bahwa ekonomi
merupakan suatu wadah dalam masyarakat yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan
masyarakat dan meningkatan kesejahteraan masyarakat dan Hukum merupakan sistem
yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari
bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik maupun ekonomi. Oleh
karena itu, ekonomi memiliki pengaruh tersendiri terhadap hukum dalam bentuk
pertimbangan-pertimbangan untung-rugi yang berpengaruh pada kerja hukum. Sehingga
menurut saya pemahaman kedua ilmu itu secara menyeluruh sudah menjadi kebutuhan
bersama. Dengan
kata lain, seseorang yang mempelajari hukum seharusnya mempelajari ekonomi
juga, demikian juga sebaliknya seseorang yang mempelajari ekonomi seharusnya
mempelajari hukum juga karena hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi
kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak
mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.
Dengan
melihat berbagai peristiwa hukum dan ekonomi dalam segi hukum dalam perusahaan, hukum dalam Negara RI dan hukum di negara lain
seperti yang sudah saya jelaskan pada Bab III. Menurut saya, dalam kasus
Telkomsel dan Batavia air , memang pada mulanya UU Kepailitan
bertujuan untuk melindungi para kreditor dari debitor yang nakal. Kreditor
diberi jalan cepat untuk menyelesaikan utang yang tidak dibayar. Tetapi debitor
juga dilindungi melalui mekanisme PKPU. Namun, tujuan baik itu tidak seindah
praktiknya. Pailit seringkali dipakai tanpa melihat sederhana tidaknya
pembuktian utang. Yang dilihat hanya syarat minimal utang dan kreditor. Dampak
kepailitan terhadap pihak ketiga, seperti karyawan
dan konsumen, seolah dilupakan. Bahkan permohonan pailit bisa mengarah pada
praktik persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu Badan usaha
swasta maupun pemerintah yang menyangkut kepentingan publik harus menjamin
keberlangsungan pelayanan publik sehingga suatu perusahaan dimohonkan pailit,
regulator harus memanggil pelaku usaha dan meminta jaminan agar pelaku usaha
dapat mengganti hak para konsumen. Komitmen bersama juga diperlukan untuk
menafsirkan rumusan UU secara jujur dan objektif karena sebagus apapun suatu
aturan, tetap ada celah dimata orang yang ingin menyiasatinya. Jadi, tergantung
bagaimana kita memandang rumusan peraturan tersebut. Sedangkan untuk kasus
Susno Duaji dengan vonis 3,5 tahun yang
diterima Susno Duaji membuktikan baik secara formal maupun material dinyatakan
bersalah secara hukum. Sebagai orang yang paham hukum
dia seharusnya tahu betul bahwa tidak mungkin sebuah kesalahan yang sudah
terbukti oleh hukum bisa hilang begitu saja hanya karena kesalahan administrasi
atau dengan kata lain kekeliruan dari aspek formal, tidak bisa begitu saja
menghilangkan aspek substansial dari pelanggaran hukum. Yang lebih
mencengangkan, Polri terkesan melindungi Susno Duaji dalam proses eksekusi ini.
Karena, telah kita ketahui bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang amat
merugikan negara dan kasus Susno Duaji ini dapat digolongkan sebagai kasus
korupsi politis, yaitu penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.
Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa hukum di Indonesia tidak lagi menjadi
instrumen penjaga legitimasi negara. Hukum kini bisa dibeli, hukum bisa diatur,
hukum bisa diputar balikkan. Seharusnya terpidana kasus korupsi diberikan
sanksi berat, agar jera dan tidak mengulangi lagi serta tidak ada
penerus-penerusnya lagi, bukan malah dilindungi oleh Polri seperti ini. Dan
untuk kasus TKI di Malaysia, dengan melihat dari peristiwa hukum yang dialami
oleh Nirmala Bonat dan kasus pemerkosaan 3 anggota
aparat kepolisian Malaysia (PDRM) terhadap salah satu wanita Indonesia di Pulai
Pinang seharusnya pemerintah dapat betindak tegas kepada pemerintah malaysia
agar pemerintah malaysia menindak tegas terhadap warga negaranya yang melakukan
penganiayaan kepada TKI Dan jika perlu pemerintah bertindak tegas dengan
menghentikan pengiriman TKI ke negara Malaysia agar tidak terjadi lagi kasus
seperti yang dialami oleh Nirmala Bonat tersebut. Karena, walaupun TKI memang
termasuk dalam sumber devisa negara terbesar, tetapi telah kita ketahui bahwa selama
bertahun-tahun masalah TKI di Malaysia tidak pernah selesai, selalu saja ada
kasus pemerkosaan dan penganiayaan yang dialami oleh TKI di Malaysia.
BAB V
KESIMPULAN
Hukum dan ekonomi sangatlah berkaitan erat. Keduanya
memiliki ikatan satu sama lain. Timbal balik terikat dalam hukum dan ekonomi
ini. Hukum merupakan komitmen bersama atas segala sesuatu yang harus ditaati
dan apabila melanggar akan mendapat sanksi. Hukum juga mempunyai asas-asas yang
dapat mengatur kehidupan manusia tanpa melihat dari sudut pandang lain. Ekonomi
merupakan fungsi dari hukum. Sebaliknya, hukum merupakan fungsi dari ekonomi.
Pada
dasanya hukum ekonomi bertitik tolak dari tingkah laku manusia dalam
masyarakat. Jadi, hukum ekonomi akan berlaku bila keadaan yang lain tetap atau
tidak berubah. Dan perlu digaris bawahi bahwa hukum dan ekonomi berinteraksi pada
berbagai titik singgung. Dengan demikian, Hukum yang mengendalikan perekonomian sedangkan para pelaku ekonomi yang
mentaati hukum tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Bloom, Allan.1991.The Republic of Plato. New York
: Basic Book.
Poedjosewojo, Kusumadi. 2004. Pelajaran Tata Hukum. Jakarta : Sinar
Grafika.
Tirtaamidjata ,M.H. 1956. Pokok-Pokok Hukum Perniagaan. Jakarta : Djambatan.
Meyer, Prof.Mr.E.K.1948. De Algemene Begrippen Van Het Burgerlijk Recht. Netherlands : Universitaire Pers Leiden.
Amir, S.M..
1954. Bertamasya Ke Alam Hukum. PN
Fasco.
W. Stonier, Alferd.1984.
Teori Ekonomi Jilid 1-2. PN Ghalia
Indonesia.
Nopirin.2008.
Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro.Yogyakarta
: BPFE.
Fariana,Andi.2008.Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis Edisi
Revisi. PN Mitra Wacana Media.
Silondae,
Arus Akbar.2011.Pokok-Pokok Hukum Bisnis.
Jakarta : Salemba Empat.
Kansil. 1989. Pengantar
Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta.
Soetami, Siti. 2001.Pengantar Tatat Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
Media Online Hukumonline.com. Edisi 1 maret 2013. “Nasib
Konsumen dalam Kasus Kepailitan”.
(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51305b6bb7631/nasib-konsumen-dalam-kasus-kepailitan)
Media online
Hukum.Kompasiana.com. Edisi 24 April 2013. “Pelajaran
Hukum Dari Kasus Susno Duaji”.
(http://hukum.kompasiana.com/2013/04/24/pelajaran-hukum-dari-kasus-susno-duaji-554187.html)
Media Online hukum.kompasiana.com. Edisi 20
Februari 2013. “Sebuah Persepsi Tentang
Hukum Di Malaysia”.
(http://hukum.kompasiana.com/2013/02/20/sebuah-persepsi-tentanh-hukum-di-malaysia-536638.html)
